TANJUNG SELOR – KALTARA, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan melalui koordinasi bersama PMI Pusat dan PMI provinsi se-Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Utara, Rony Harianto, ST., M.T., saat menghadiri Rapat Koordinasi Karhutla Kalimantan yang dilaksanakan PMI Pusat pada Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dibuka Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat, Asnawi Syam. Dalam arahannya, ia menyampaikan keprihatinan PMI terhadap kejadian karhutla dan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Asnawi meminta PMI Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai mitra dalam penanganan bencana. Menurut dia, karhutla dan kekeringan memiliki dampak luas sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk organisasi kemanusiaan.

“PMI harus mengutamakan tindakan kemanusiaan dengan membantu masyarakat terdampak karhutla dan kekeringan serta memastikan armada dan sarana prasarana siap mendukung operasi,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh PMI Provinsi se-Kalimantan menyampaikan langkah yang telah dilakukan, rencana ke depan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Informasi tersebut menjadi bahan bagi PMI Pusat dalam menentukan bentuk dukungan sesuai kapasitas yang tersedia.

Rony mengatakan PMI Kaltara bersama PMI Kabupaten/Kota telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan terlibat dalam penanganan kebakaran lahan, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan melalui dukungan layanan medis bagi petugas di lapangan.

Selain itu, PMI menyiagakan dua mobil tangki air di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, serta dua kendaraan Grand Max di Kota Tarakan dan Bulungan. PMI juga melakukan edukasi melalui media sosialisasi dan telah mengajukan Rencana Operasi Kekeringan kepada PMI Pusat.

“Ke depan kami akan memperkuat koordinasi, membentuk posko PMI di kabupaten/kota, melakukan pemetaan wilayah terdampak, serta mendistribusikan air bersih dan masker,” kata Rony.

PMI Kaltara juga merencanakan pengadaan peralatan distribusi air, edukasi dan promosi kesehatan, pelaporan berkala, serta menyiagakan sembilan ambulans yang tersebar di PMI kabupaten/kota se-Kaltara untuk mendukung layanan kesehatan.

Namun, operasi menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, luasnya wilayah terdampak, keterbatasan armada tangki, kebutuhan BBM, APD dan logistik operasi, serta perubahan kondisi lapangan yang membutuhkan asesmen rutin.

Rony menambahkan, PMI Kaltara juga menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor dan keterbatasan logistik. “Gudang provinsi tersedia, tetapi logistik di dalamnya kosong sejak 2024. Ini menjadi salah satu tantangan yang perlu kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Operasi kekeringan PMI Kaltara diarahkan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh akses air bersih. Keberhasilan operasi membutuhkan kolaborasi PMI, pemerintah, mitra, lintas sektor, relawan, dan masyarakat.

PMI Kaltara siap bersama masyarakat menghadapi kekeringan dan dampak karhutla.