TANJUNG SELOR – KALTARA — Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PMI Tahun 2025 yang menjadi forum resmi tahunan dalam mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis PMI ke depan.

Mukernas PMI 2025 mengusung tema “Memperkuat Kinerja, Meneguhkan Pengabdian”, yang menegaskan komitmen PMI dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis data. Forum ini menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan dan penyusunan rencana serta anggaran kegiatan PMI Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, Mukernas membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PMI Tahun 2025, penetapan rencana kerja dan anggaran PMI Tahun 2026, serta penyampaian hasil Integrated Self Assessment (ISA) PMI Tahun 2026 sebagai dasar penguatan kapasitas kelembagaan di seluruh tingkatan organisasi.

Sekretaris PMI Provinsi Kalimantan Utara, Dedy Setiawasnyah, melaporkan sejumlah capaian strategis PMI di wilayah Kalimantan Utara. Ia menyampaikan bahwa PMI Provinsi bersama PMI Kabupaten/Kota se-Kaltara secara rutin telah melaksanakan Musyawarah Kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahun sebagai wujud kepatuhan terhadap AD/ART organisasi.

Selain itu, PMI Provinsi dan PMI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara juga telah menyusun serta menetapkan rencana kerja Tahun 2026 yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dukungan dana hibah dari pemerintah. Seluruh PMI di Kaltara, termasuk lima PMI kabupaten/kota, juga telah mengisi Integrated Self Assessment sesuai tenggat waktu yang ditetapkan PMI Pusat.

Dalam bidang Aksi Kemanusiaan, PMI Kalimantan Utara turut berperan aktif dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. PMI membuka layanan Restoring Family Links (RFL) serta melakukan Penggalangan Donasi Kemanusiaan yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp.393.867.362. Dana tersebut telah disalurkan kepada tiga PMI Provinsi terdampak dengan mempertimbangkan tingkat keparahan bencana.

PMI Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pemetaan dan kesiapsiagaan relawan untuk mendukung mobilisasi oleh PMI Pusat apabila dibutuhkan. Relawan yang dipersiapkan memiliki kompetensi di berbagai bidang, antara lain tenaga medis PKDD, RFL, WASH, PSP, assessment, logistik, dan distribusi bantuan.

Untuk Tahun 2026, PMI Provinsi Kalimantan Utara akan memfokuskan program pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang penanggulangan bencana melalui pelatihan manajemen tanggap darurat bagi para pelaku kemanusiaan.

Di akhir Mukernas, PMI Provinsi Kalimantan Utara juga mengusulkan perubahan Peraturan Organisasi (PO) tentang kemarkasan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola dan penguatan peran PMI di seluruh tingkatan.