NUNUKAN - KALATARA, Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kemampuan teknis pegawai di lingkungan Palang Merah Indonesia (PMI) KabupateN Nunukan, PMI Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan dan Posko di Ruang Pertemuan PMI Kabupaten Nunukan, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh PMI Provinsi Kalimantan Utara ini diikuti oleh pegawai Markas dan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Nunukan, dengan menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Amrin, SE, Kepala Markas PMI Provinsi Kalimantan Utara yang membawakan materi tentang pelaporan, serta Pratiwi Az-zahra W., A.Md.Kep, yang membahas pengelolaan posko PMI dari sisi administrasi dan keuangan.

Kegiatan Bimtek dibuka secara resmi oleh Sekretaris PMI Provinsi Kalimantan Utara, Dedy Setiawansyah, S.T., M.AP, didampingi oleh Aulia Adiba Z, Bendahara PMI Kabupaten Nunukan. Dalam sambutannya, Dedy menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis PMI Kaltara untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan tanggung jawab.

Kami ingin seluruh pegawai PMI memiliki kemampuan pelaporan yang sistematis, akuntabel, dan mampu mengelola posko dengan profesional, baik dalam situasi normal maupun saat tanggap darurat. Dengan pelatihan seperti ini, kita memperkuat pondasi organisasi agar semakin tangguh dan siap di segala situasi, ujar Dedy.

Ia juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar unit PMI di berbagai tingkatan, terutama dalam hal pelaporan kegiatan dan operasional posko, agar seluruh proses berjalan sesuai standar nasional PMI.

Tujuan Bimtek ini adalah Meningkatkan kemampuan pegawai PMI Kabupaten Nunukan dalam menyusun laporan kegiatan yang sistematis dan akuntabel, Mengembangkan keterampilan pengelolaan posko, baik dalam kegiatan rutin maupun kondisi tanggap darurat, Menyamakan persepsi dan prosedur pelaporan antarunit PMI agar lebih terkoordinasi, Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PMI Kabupaten Nunukan dan PMI Provinsi Kalimantan Utara.

Dedy menambahkan bahwa pelaporan yang tertib dan posko yang terkelola baik merupakan dua aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel dan profesional.

Keberhasilan PMI bukan hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi dari bagaimana kita mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dengan transparan, jelasnya.

Sementara itu, Aulia Adiba Z, Bendahara PMI Kabupaten Nunukan, menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan pola kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan PMI di daerah. Kami berharap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sistem pelaporan sesuai standar PMI, sehingga kegiatan kita bisa terdokumentasi dengan baik dan lebih mudah dievaluasi, ujarnya.

Aulia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal menuju terbentuknya sistem pelaporan dan manajemen posko yang terintegrasi antarunit PMI, serta memperkuat jejaring koordinasi yang solid antara PMI Provinsi dan Kabupaten.

Dalam sesi materi, Amrin, SE, Kepala Markas PMI Provinsi Kalimantan Utara, memaparkan berbagai teknik dan prinsip dasar pelaporan kegiatan PMI yang efektif dan efisien. Ia menjelaskan bahwa laporan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga alat ukur keberhasilan program.

Setiap laporan adalah bentuk tanggung jawab dan bukti dedikasi kita terhadap amanah kemanusiaan. Laporan yang baik menunjukkan kerja yang terencana dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas Amrin di hadapan peserta.

Kemudian, Pratiwi Az-zahra W., A.Md.Kep, membawakan sesi tentang pengelolaan posko PMI dengan fokus pada aspek manajemen, dokumentasi, dan tata administrasi. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas tim agar posko dapat berfungsi maksimal, terutama dalam kondisi darurat.

Posko adalah pusat kendali PMI di lapangan. Di sinilah semua data, komunikasi, dan keputusan penting diambil. Karenanya, posko harus dikelola dengan sistematis, tertib, dan responsif,” ungkap Pratiwi.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini disambut dengan antusias oleh para peserta. Diskusi, tanya jawab, dan simulasi sederhana turut memperkaya pemahaman mereka mengenai bagaimana menerapkan sistem pelaporan dan manajemen posko yang lebih baik.

Peserta mengaku mendapat banyak pengetahuan baru, terutama dalam hal penyusunan laporan yang sesuai dengan standar PMI dan teknik pengelolaan posko yang efektif. Banyak di antara mereka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan materi yang lebih mendalam dan praktik langsung di lapangan.

Bimtek Pelaporan dan Posko di Kabupaten Nunukan menjadi salah satu bukti komitmen PMI Provinsi Kalimantan Utara dalam membangun tata kelola organisasi yang modern, transparan, dan profesional.

Melalui penguatan kapasitas SDM, PMI Kaltara terus berupaya menciptakan sistem kerja yang terukur dan efisien — sehingga setiap kegiatan kemanusiaan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berdampak nyata bagi masyarakat.

PMI bukan hanya organisasi yang bergerak karena hati nurani, tetapi juga lembaga yang bekerja dengan sistem, data, dan tanggung jawab. Inilah cara kita membangun PMI yang tangguh dan terpercaya,” tutup Dedy Setiawansyah dengan penuh optimisme.

Dengan terlaksananya kegiatan Bimtek ini, PMI Provinsi Kalimantan Utara berharap seluruh jajaran PMI di daerah semakin siap menghadapi tantangan kemanusiaan di masa depan.
Kegiatan ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan semangat profesionalisme dan rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Sinergi antara PMI Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar PMI “Menolong dengan hati, bekerja dengan data, dan bertanggung jawab kepada sesama.”